Tulisan terkait kategori "Regulasi".
Dari pengumpulan hingga penghapusan, begini cara tim kampanye mengelola data kontak pendukung tanpa melanggar UU PDP
Panduan regulasi penggunaan AI dalam kampanye politik, dari kewajiban pelabelan hingga risiko hukum memakai wajah atau suara orang lain.
Aturan alat peraga kampanye bukan hanya soal baliho. Tim lapangan sering keliru memisahkan mana yang fisik, mana yang digital.
Masa tenang pemilu bukan sekadar jeda kampanye, ini zona risiko hukum nyata bagi tim digital yang tidak siap.
Pengeluaran iklan digital sering jadi titik lemah saat audit. Begini cara merapikannya sejak hari pertama kampanye.
Serangan negatif dalam kampanye terlihat menggoda, tapi data dan logika politik menunjukkan risikonya sering ditanggung si penyerang sendiri.
Pelanggaran aturan kampanye digital sering bukan karena niat buruk, tapi karena tim tidak tahu batasnya
Pemerintah dan DPR menempatkan RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2026, bersama RUU Pilkada dan RUU Partai Politik. Pembahasan kodifikasi tiga undang-undang sekaligus ini direncanakan masuk masa sidang Juli atau Agustus 2026. Komisi II DPR sudah menyatakan siap membicarakan usulan kepala daerah dipilih DPRD, meskipun pimpinan DPR menegaskan belum ada agenda formal untuk mengubah sistem pemilihan langsung.
Komisi II DPR sudah membuka serap aspirasi setiap Selasa di Mei 2026, dan pembahasan formal di panitia kerja ditargetkan mulai Juli sampai Agustus. Bagi kandidat yang sedang menyusun rencana 2029, ini bukan berita prosedural. Tujuh titik di draf revisi akan mengubah biaya kampanye, jadwal kerja, dan cara partai memilih nama yang diusung.