Tulisan terkait kategori "Regulasi".
Pemerintah dan DPR menempatkan RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2026, bersama RUU Pilkada dan RUU Partai Politik. Pembahasan kodifikasi tiga undang-undang sekaligus ini direncanakan masuk masa sidang Juli atau Agustus 2026. Komisi II DPR sudah menyatakan siap membicarakan usulan kepala daerah dipilih DPRD, meskipun pimpinan DPR menegaskan belum ada agenda formal untuk mengubah sistem pemilihan langsung.
Komisi II DPR sudah membuka serap aspirasi setiap Selasa di Mei 2026, dan pembahasan formal di panitia kerja ditargetkan mulai Juli sampai Agustus. Bagi kandidat yang sedang menyusun rencana 2029, ini bukan berita prosedural. Tujuh titik di draf revisi akan mengubah biaya kampanye, jadwal kerja, dan cara partai memilih nama yang diusung.