Wacana Pilkada Lewat DPRD dan Aritmatika Biaya Politik yang Sering Disembunyikan

Apa yang sedang berjalan di DPR

Pemerintah dan DPR menempatkan RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2026, bersama RUU Pilkada dan RUU Partai Politik. Pembahasan kodifikasi tiga undang-undang sekaligus ini direncanakan masuk masa sidang Juli atau Agustus 2026. Komisi II DPR sudah menyatakan siap membicarakan usulan kepala daerah dipilih DPRD, meskipun pimpinan DPR menegaskan belum ada agenda formal untuk mengubah sistem pemilihan langsung.

Gagasan ini bukan barang baru. Setiap menjelang siklus revisi UU Pemilu, argumen efisiensi anggaran muncul lagi. Kali ini bobotnya lebih besar karena pemerintahan Presiden Prabowo memberi sinyal mempertimbangkan ide tersebut, dengan alasan biaya politik yang dianggap menggerus kualitas pemerintahan daerah. Argumen itu valid pada permukaannya. Tetapi data yang dipakai untuk membenarkan jalan keluarnya pantas diperiksa lebih jujur.

Berapa sebenarnya biaya kepala daerah

Studi yang dikutip KPK dan riset Litbang Kemendagri memberi rentang yang sudah lama beredar di publik. Angkanya bukan kejutan bagi siapa pun yang pernah ada di dalam ruang strategi kampanye, namun jarang dibahas dengan rincian yang sama di forum publik.

Yang patut diperhatikan, dua pos terbesar di kolom kanan, mahar partai dan operasi tim, tidak akan hilang hanya karena sistem pemilihan diubah. Pemindahan ke DPRD justru memusatkan transaksi tersebut pada jumlah pemilih yang jauh lebih kecil dan jauh lebih mudah dinegosiasikan secara tertutup. Aritmatika biayanya berubah, tetapi struktur insentifnya bisa lebih buruk.

Risiko yang tidak terlihat di permukaan anggaran

Pilkada langsung memang mahal. Tetapi mahalnya dapat diukur, dilaporkan ke KPU, dan, dengan segala keterbatasannya, masih dapat diaudit publik. Pemilihan oleh DPRD memindahkan biaya itu ke kanal informal yang sulit dipetakan oleh pers maupun pengawas pemilu. Pengalaman Indonesia sebelum 2004 menunjukkan pola yang sama berulang, kepala daerah terpilih merasa berutang kepada anggota dewan, bukan kepada warga yang memilihnya.

Sebuah analisis sederhana atas pola pasca pilkada juga relevan di sini. KPK mencatat tren operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjadi pada tahun pertama menjabat. Pola itu menunjukkan tekanan balik modal yang riil. Mengubah cara pemilihan tidak menyelesaikan tekanan tersebut bila aturan dana kampanye dan transparansi sumber dana tidak dibenahi lebih dulu.

Posisi kami sebagai konsultan kampanye yang tahan diperiksa

Menang Pemilu berdiri pada keyakinan bahwa kemenangan elektoral hanya bertahan jika sah secara hukum, sah secara etik, dan sah secara reputasi pencarian. Wacana Pilkada lewat DPRD adalah momen ujian bagi seluruh ekosistem konsultan politik di Indonesia. Kami menolak menjadi bagian dari sistem yang memindahkan negosiasi politik ke ruang tertutup hanya karena ruang itu lebih murah secara akuntansi jangka pendek.

Bagi calon kepala daerah yang sudah memulai persiapan untuk siklus 2027 dan 2029, dorongan kami sederhana. Bangun kemampuan kampanye yang ekonominya masuk akal di pemilihan langsung, dengan struktur biaya yang dapat dipertanggungjawabkan baris demi baris. Calon yang sudah disiplin di sisi ini akan tetap kompetitif apa pun sistem yang akhirnya ditetapkan DPR, sementara calon yang model bisnisnya hanya bekerja di ruang tertutup akan sangat rentan ketika aturan berubah lagi.

Untuk konteks lebih luas mengenai cara kami membaca lanskap politik dan menyusun strategi berbasis data, silakan baca pendekatan kerja kami dan prinsip kampanye yang kami pegang.